Rabu, 27 November 2013

LOKAKARYA MIDTERM REVIEW PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KENDAL 2013



“Review Perencanaan Dan Keterpaduan Serta Intervensi Program Yang Tepat Bagi Warga Miskin”



Jumlah penduduk miskin Kabupaten Kendal menurut data PPLS 2011 sebesar 74.735, adapun  data PPLS 2008 sebanyak 75.137 Rumah tangga Sasaran (RTS) . Namun demikian masih terdapat 6 Kecamatan warna kuning dan  65 desa dengan tingkat kemiskinan yang parah (warna merah). Dalam rangka penurunan angka kemiskinan  dan intervensi program yang tepat, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)  Kabupaten  Kendal pada tahun 2013  telah melakukan pembaharuan data miskin dengan cara melakukan verifikasi data, demikian dikatakan Kepala Bappeda Kabupaten Kendal selaku Sekretariat TKPKD yang diwakili Kabid Ekonomi, Mufid pada pembukaan Lokakarya Midterm Review Penanggulangan Kemiskinan, Senin 28 Oktober 2013 di Ruang Rapat Gedung A Setda Kendal.

Lokakarya bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang data kemiskinan dan bersama-sama melakukan review keterpaduan perencanaan dan intervensi program yang tepat. Kegiatan ini bekerjasama dengan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Kendal dan didanai oleh Overseigh Service Provider (OSP) PNPM Jawa Tengah. Lokakarya sedianya akan berlangsung selama 2 hari (tanggal 28-29 Oktober 2013) namun dikarenakan sesuatu kendala maka Lokakarya dilaksanakan baru hari pertama, adapun hari kedua akan dilaksanakan sebelum bulan Desember 2013.
Selain memperkuat tentang pemahaman data kemiskinan, Lokakarya bertujuan untuk melakukan penguatan kapasitas (capacity building) TKPKD serta  stakeholders,  dengan narasumber Bapak Arif Budiarto dari Bappeda Provinsi selaku Sekretariat TKPK Provinsi Jateng serta  tiga (3) SKPD yang meyelenggarakan program pengentasan kemiskinan , yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan serta  Bapermaspemdes Kabupaten Kendal  
Adapun Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Lokakarya Midterm Review yakni Adanya komitmen semua pihak baik SKPD, BUMD dan Kelompok peduli atas data kemiskinan TKPKD dimana data ini digunakan sebagai acuan dalam sasaran program Rencana Kerja (Renja) SKPD, adanya perencanaan yang terpadu serta intervensi program yang tepat sasaran kepada warga miskin berdasarkan nama, alamat, jenis pekerjaan dan permasalahan orang miskin tersebut (by name, by adress, by job, by case) . Hal ini bertujuan guna menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kendal. Serta agar terdapatnya kepedulian serta  dukungan kemitraan program kepada 65 desa miskin terparah baik oleh  SKPD , kelompok peduli, swasta, dan kelompok peduli   terhadap peningkatan taraf kehidupan warga miskin melalui empat kluster yaitu (1) program Bantuan Sosial ,(2) Program pemberdayaan masyarakat  ( PNPM Mandiri, PUAP dll), (3) Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan (4) Program Sinergi Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD .
Lokakarya  ini diikuti oleh 50  orang terdiri dari SKPD anggota TKPKD, Sekretariat TKPKD , Camat Lokasi PNPM Perkotaan, Forum BKM Kecamatan,  KADIN Kendal, Wakil Lurah dan Kades, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Wilayah Kendal, Komunitas Peduli Kemiskinan Kendal (KPKK), serta Perbankan.

Pergeseran paradigma tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, fokus di desa
Arif Budiarto dari Bapeda Provinsi menyampaikan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran pola pikir para pelaku pembangunan tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui pembangunan kewilayahan (berbasis ruang/spasial) yakni Desa. Dari data PPLS 2011 yang kami paparkan, dapat dilihat bahwa  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , Indeks Gender (IDG) dan angka pengangguran di Kendal masih “merah” dalam arti perlu kerja keras seluruh SKPD di semua lini dan ayo bareng-bareng diintervensi melalui program kegiatan SKPD. “ buatlah program kegiatan SKPD  untuk mengintervensi desa miskin ,masukkan dalam  Rencana Kerja (Renja) SKPD, sehingga 65 desa di 6 Kecamatan Kabupaten Kendal itu bareng-bareng digarap. 65 desa itu  mempunyai tingkat kemiskinan parah (warna merah dalam peta PPLS 2011 dari BPS). Silahkan meminta data ke TKPKD Kendal dalam hal ini sekretariatnya di Bappeda Kendal, “imbuh Arif. 
Arif juga memaparkan RPJMD Jawa Tengah 2013-2018  tentang Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Jateng sesuai visi misi Gubernur Ganjar Pranowo, dan komitmen Gubernur akan memberikan bantuan keuangan bagi desa sesuai kondisi desa, berkisar 100 juta, 60 juta dan 40 juta, yang utamanya akan digunakan untuk bantuan perbaikan infratsruktur dalam APBD 2014 .”angka kemiskinan Jawa Tengah 14, ..., target penurunnya sebesar 7% hingga 2015 nanti.

Salah satu peserta Lokakarya, Rahmad dari Sekretaris APTI Kendal menyampaikan penanggulangan kemiskinan belum maksimal dikarenakan evaluasi Rumah Tangga Miskin tidak dilakukan serius , mestinya dilakukan rutin melibatkan Kades. Data miskin BPS terlalu lama di update, contoh dalam program BLSM di Truko ada warga bergaji 6 juta masih mendapat BLSM. Sementara itu Baharudin, dari Koordinator BKM Kalibuntu Wetan menanyakan tentang sasaran bantuan program pupuk bersubsidi , apakah kepada petani secara umum berdasarkan lahan atau kebutuhan petani , bagaimana  dengan  petani miskin (buruh tani) yang tidak punya lahan? Dan apakah program di desa yang dsama telah singkron secara kelambagaan dengan BKM? Dijawab oleh Wildan yang mewakili Dinas Pertanian bahwa bantuan pupuk diberikan kepada kelompok tani (Poktan) , bagi petani yang memiliki lahan minimal 2 hektar, contoh program PUAP sebesar 100 juta diberikan kepada Poktan, petani, peternak dan pedagang kecil melalui simpan pinjam, karena maksimal pinjam 2 juta maka dikucurkan kepada 25 anggota poktan. 

Rahmat dari APTI menambahkan, bahwa sebenarnya petani belum mendapatkan banyak proteksi pemerintah, mewakili petani tembakau pihaknya menyampaikan kebutuhan pupuk petani tembakau, berdasarkan pengalaman kemitraan dari PT Djarum, pupuk yang dipakai dengan hasil optimal adalah produk Vertila sebanyak 372 ton dan KNO3 sebanyal 139 ton, namun ini produk swasta, bisakan didanai dari dana bagi hasil (DBHCHT) .Karena subsidi pupuk dari pemerintah menggunakan pupuk ZA dan Urea. Dijelaskan oleh bagian perekonomian Setda kendal, penggunaan dana DBHCHT dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tanaman, bantuan pupuk dan saprodi lingkungan serta pupuk bersubsidi tanaman holtikultura.

Korkot PNPM Mandiri Perkotaan, Tugimin SP menyampaikan Hasil Lokakarya akan disampaikan kepada Wakil Bupati Kendal selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)  melalui Sekretariat TKPKD Kendal di Bappeda.
»»  SELENGKAPNYA.....

body onmousedown=”return false” oncontextmenu=”return false” onselectstart=”return false”