“Review Perencanaan Dan Keterpaduan Serta Intervensi Program Yang Tepat Bagi Warga Miskin”
Jumlah penduduk
miskin Kabupaten Kendal menurut data PPLS 2011 sebesar 74.735, adapun data PPLS 2008 sebanyak 75.137 Rumah tangga
Sasaran (RTS) . Namun demikian masih terdapat 6 Kecamatan warna kuning dan 65 desa dengan tingkat kemiskinan yang parah
(warna merah). Dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan intervensi program yang tepat, Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten
Kendal pada tahun 2013 telah
melakukan pembaharuan data miskin dengan cara melakukan verifikasi data,
demikian dikatakan Kepala Bappeda Kabupaten Kendal selaku Sekretariat TKPKD
yang diwakili Kabid Ekonomi, Mufid pada pembukaan Lokakarya Midterm Review
Penanggulangan Kemiskinan, Senin 28 Oktober 2013 di Ruang Rapat Gedung A Setda
Kendal.
Lokakarya
bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang data kemiskinan dan bersama-sama melakukan review keterpaduan perencanaan dan intervensi
program yang tepat. Kegiatan ini
bekerjasama dengan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Kendal dan didanai oleh Overseigh Service Provider (OSP) PNPM
Jawa Tengah. Lokakarya sedianya akan berlangsung selama 2 hari (tanggal 28-29
Oktober 2013) namun dikarenakan sesuatu kendala maka Lokakarya dilaksanakan
baru hari pertama, adapun hari kedua akan dilaksanakan sebelum bulan Desember
2013.
Selain
memperkuat tentang pemahaman data kemiskinan, Lokakarya bertujuan untuk
melakukan penguatan kapasitas (capacity
building) TKPKD serta stakeholders, dengan
narasumber Bapak Arif Budiarto dari Bappeda Provinsi selaku Sekretariat TKPK
Provinsi Jateng serta tiga (3) SKPD yang
meyelenggarakan program pengentasan kemiskinan , yaitu Dinas Pertanian, Dinas
Perikanan dan Kelautan serta Bapermaspemdes Kabupaten Kendal
Adapun Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Lokakarya Midterm Review yakni Adanya
komitmen semua pihak baik SKPD, BUMD dan Kelompok peduli atas data kemiskinan TKPKD dimana data ini digunakan
sebagai acuan dalam sasaran program Rencana Kerja (Renja) SKPD, adanya perencanaan yang terpadu serta intervensi program yang tepat sasaran
kepada warga miskin berdasarkan nama, alamat, jenis pekerjaan dan permasalahan
orang miskin tersebut (by name, by
adress, by job, by case) . Hal ini bertujuan guna menurunkan angka
kemiskinan di Kabupaten Kendal. Serta agar terdapatnya kepedulian serta dukungan kemitraan program kepada 65 desa miskin terparah baik oleh SKPD , kelompok peduli, swasta, dan kelompok
peduli terhadap peningkatan taraf
kehidupan warga miskin melalui empat kluster yaitu (1) program Bantuan Sosial ,(2)
Program pemberdayaan masyarakat ( PNPM
Mandiri, PUAP dll), (3) Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan (4) Program Sinergi
Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD .
Lokakarya ini diikuti oleh 50 orang terdiri dari SKPD anggota TKPKD,
Sekretariat TKPKD , Camat Lokasi PNPM Perkotaan, Forum BKM Kecamatan, KADIN Kendal, Wakil Lurah dan Kades, Asosiasi
Petani Tembakau Indonesia (APTI) Wilayah Kendal, Komunitas Peduli Kemiskinan
Kendal (KPKK), serta Perbankan.
Pergeseran paradigma tentang percepatan penanggulangan
kemiskinan, fokus di desa
Arif Budiarto dari Bapeda
Provinsi menyampaikan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran pola pikir para
pelaku pembangunan tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui
pembangunan kewilayahan (berbasis ruang/spasial) yakni Desa. Dari data PPLS
2011 yang kami paparkan, dapat dilihat bahwa
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , Indeks Gender (IDG) dan angka
pengangguran di Kendal masih “merah” dalam arti perlu kerja keras seluruh SKPD
di semua lini dan ayo bareng-bareng diintervensi melalui program kegiatan SKPD.
“ buatlah program kegiatan SKPD untuk
mengintervensi desa miskin ,masukkan dalam
Rencana Kerja (Renja) SKPD, sehingga 65 desa di 6 Kecamatan Kabupaten
Kendal itu bareng-bareng digarap. 65 desa itu
mempunyai tingkat kemiskinan parah (warna merah dalam peta PPLS 2011
dari BPS). Silahkan meminta data ke TKPKD Kendal dalam hal ini sekretariatnya
di Bappeda Kendal, “imbuh Arif.
Arif juga
memaparkan RPJMD Jawa Tengah 2013-2018
tentang Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Jateng sesuai
visi misi Gubernur Ganjar Pranowo, dan komitmen Gubernur akan memberikan
bantuan keuangan bagi desa sesuai kondisi desa, berkisar 100 juta, 60 juta dan
40 juta, yang utamanya akan digunakan untuk bantuan perbaikan infratsruktur
dalam APBD 2014 .”angka kemiskinan Jawa Tengah 14, ..., target penurunnya sebesar
7% hingga 2015 nanti.
Salah satu peserta
Lokakarya, Rahmad dari Sekretaris APTI Kendal menyampaikan penanggulangan
kemiskinan belum maksimal dikarenakan evaluasi Rumah Tangga Miskin tidak
dilakukan serius , mestinya dilakukan rutin melibatkan Kades. Data miskin BPS
terlalu lama di update, contoh dalam program BLSM di Truko ada warga bergaji 6
juta masih mendapat BLSM. Sementara itu Baharudin, dari Koordinator BKM
Kalibuntu Wetan menanyakan tentang sasaran bantuan program pupuk bersubsidi ,
apakah kepada petani secara umum berdasarkan lahan atau kebutuhan petani ,
bagaimana dengan petani miskin (buruh tani) yang tidak punya
lahan? Dan apakah program di desa yang dsama telah singkron secara kelambagaan
dengan BKM? Dijawab oleh Wildan yang mewakili Dinas Pertanian bahwa bantuan
pupuk diberikan kepada kelompok tani (Poktan) , bagi petani yang memiliki lahan
minimal 2 hektar, contoh program PUAP sebesar 100 juta diberikan kepada Poktan,
petani, peternak dan pedagang kecil melalui simpan pinjam, karena maksimal
pinjam 2 juta maka dikucurkan kepada 25 anggota poktan.
Rahmat dari APTI
menambahkan, bahwa sebenarnya petani belum mendapatkan banyak proteksi pemerintah,
mewakili petani tembakau pihaknya menyampaikan kebutuhan pupuk petani tembakau,
berdasarkan pengalaman kemitraan dari PT Djarum, pupuk yang dipakai dengan
hasil optimal adalah produk Vertila sebanyak 372 ton dan KNO3 sebanyal 139 ton,
namun ini produk swasta, bisakan didanai dari dana bagi hasil (DBHCHT) .Karena
subsidi pupuk dari pemerintah menggunakan pupuk ZA dan Urea. Dijelaskan oleh
bagian perekonomian Setda kendal, penggunaan dana DBHCHT dapat digunakan untuk
meningkatkan kualitas tanaman, bantuan pupuk dan saprodi lingkungan serta pupuk
bersubsidi tanaman holtikultura.